Loading...

Ads Inside Post

Rabu, 30 September 2015

AKSELERASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAPANULI UTARA DI ERA PERUBAHAN

oleh : T. S. Chompey Sibarani*)


ABSTRAK

Chompey. 2015. Akselerasi Pemerintahan Dan Pembangunan Tapanuli Utara Di Era Perubahan. 2015. SKM Detak Nusantara.


Kata Kunci : tapanuli utara, pemerintahan, pembangunan


PENDAHULUAN   
Institusi pemerintahan daerah merupakan faktor utama penentu sekaligus kunci keberhasilan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Institusi pemerintah yang baik adalah institusi pemerintahan yang mampu menampung aspirasi rakyat, kemudian memperosesnya menjadi kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi hasilnya. Peran pemerintah dalam pembangunan sangat penting, pertama dalam pengadaan dan pemanfaatan barang-barang kebutuhan masyarakat. Kedua, sebagai pihak yang menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan visi dan misi bangsa. Ketiga, untuk menghindarkan terjadinya monopoli bisnis serta persaingan yang tidak sehat antara perusahaan yang besar dengan perusahaan kecil dan menengah.
Tentu saja tiap-tiap daerah memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Maka itu institusi pemerintah harus memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, sehinga setiap kebijakan harus diambil secara benar dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang diambilpun harus adil dengan tidak menyebabkan pihak-pihak yang terlibat merasa dirugikan. Kemajuan dalam pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh keterpaduan pemerintah dengan pihak swasta yang dapat berdampak efektif dalam pembangunan. Jika kehidupan suatu negara diibaratkan layaknya sebuah pertandingan yang dilakukan pihak-pihak yaang terkait didalamnya, baik pengusaha, pihak swasta, maupun pihak asing, maka pemerintah diposisikan sebagai wasit yaang mengatur  jalannya pertandingan tersebut. Tentunya pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengkondisikan segala sesuatu agar dapat berjalan dengan baik. setiap keputusan yang diambil bisa jadi menguntungkan ataupun merugikan bagi beberapa pihak sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dan bermanfaat untuk umum.

SELAYANG PANDANG TAPANULI UTARA
Banyak kalangan awam yang menilai bahwa Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 (Lima Puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal dan data statistik dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Tapanuli Utara digolongkan kedalam kategori Kabupaten Maju sehingga tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang diberikan kepada 150 (seratus lima puluh) kabupaten tertinggal terhitung semenjak Tahun 2005 sampai dengan 2014.
Pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara telah berjalan selama 180 (seratus delapan puluh) tahun, terhitung mulai terbentuknya Karesidenan Tapanuli pada Tahun 1834 hingga dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara. Namun, pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara secara resmi dimulai terhitung semenjak terbitnya Beslag (keputusan) Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 tentang Pembentukan Daerah Tapanuli dan pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam daerah Tapanuli yang ditandatangani oleh Ferdinand Lumbantobing selaku residen pertama di Karesidenan Tapanuli, dan berdasarkan Besluit tersebut, Cornelius Sihombing ditetapkan menjadi Asisten Residen (Bupati) di Luhak Tanah Batak yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Tanah Batak pada Tahun 1946.

KARESIDENAN TAPANULI HINGGA KABUPATEN TAPANULI UTARA
Semenjak masa penjajahan Belanda, seluruh wilayah Tapanuli di sekitar Danau Toba hingga pesisir barat Sumatera Utara adalah bagian dari Karesidenan (istilah untuk pembagian wilayah administratif Hindia Belanda) Tapanuli yang dipimpin oleh seorang residen (pemimpin karesidenan). Karesidenan Tapanuli yang berdiri tahun 1834 ini dahulu dalam perkembangannya terbagi menjadi 4 (empat) afdeling (kabupaten) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten ResidenAfdeling yang termasuk dalam Karesidenan Tapanuli adalah Afdeling Batak Landen (Staatsblad 1937 No. 563), Afdeling Padang Sidempuan (Staatsblad 1937 No. 563), Afdeling Sibolga (Staatsblad 1937 No. 563), dan AfdelingNias (Staatsblad 1937 No. 563). Afdeling Batak Landen yang beribukota Tarutung ini terdiri dari 5 Onder Afdeling(Wilayah), yaitu : Onder Afdeling Silindung ibukotanya Tarutung, Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba (Wilayah Humbang) ibukotanya Siborongborong, Onder Afdeling Toba (Wilayah Toba) ibukotanya Balige, Onder Afdeling Samosir (Wilayah Samosir) ibukotanya Pangururan, Onder Afdeling Dairi Landen (wilayah Dairi) ibukotanya Sidikalang. Tiap-tiap Onder Afdeling mempuyai satu District (Kewedanaan) dan membawahi beberapa Onder Distrikten (Kecamatan). Pembagian wilayah ini terus bertahan pada masa penjajahan Jepang, hanya beberapa istilahnya yang diganti.
Pada masa awal pembangunan setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, sehingga Kabupaten-kabupaten di wilayah Karesidenan Tapanuli berganti nama baru menjadi Kabupaten Tapanuli Utara (dulu Kabupaten Batak), Kabupaten Tapanuli Selatan (dulu Kabupaten Padang Sidempuan), Kabupaten Tapanuli Tengah (dulu Kabupaten Sibolga) dan Kabupaten Nias (dulu Kabupaten Nias). Dengan terbentuknya Kabupaten ini, maka kabupaten-kabupaten yang dibentuk sebelumnya dibubarkan. Disamping itu ditiap kabupaten dibentuk badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang anggotanya terdiri dari anggota partai politik setempat.

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAPANULI UTARA DAHULU
            Tidak banyak sumber yang bisa diperoleh tentang bagaimana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara semenjak proklamasi kemerdekaan hingga periode tahun 2004, selain pemekaran-pemekaran wilayahnya.
Semenjak Kabupaten Tapanuli Utara terbentuk yang disahkan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956, tercatat ada 3 (tiga) kali pemekaran wilayah, yakni Wilayah Dairi yang berpisah pada Tahun 1956 dan dibentuk Kabupaten Dairi (Perpu No. 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. UU No. 15 Tahun 1964 tentang Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dairi), kemudian Wilayah Toba Samosir berpisah pada Tahun 1998 yang kemudian disebut dengan Kabupaten Toba Samosir (UU No. 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten DATI II Toba Samosir dan Kabupaten DATI II Mandailing Natal), serta wilayah Humbang Hasundutan yang berpisah Tahun 2003 yang disebut dengan Kabupaten Humbang Hasundutan (UU No. 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara).
Program pembangun di Kabupaten Tapanuli Utara pada sekitar Tahun 2001-2011 sebagian besar terpusat pada perencanaan dan pembenahan, dimana program pembangunan yang ketika itu dicanangkan oleh R.E Nainggolan meliputi beberapa bidang, yang secara umum disebut sebagai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Prioritas, yang mencakup 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Tapanuli Utara, sementara program pembangunan Tapanuli Utara masa 2004-2008 dapat dikatakan masih dalam tahap pembenahan pada program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintahan terdahulu, seraya tetap memperbaiki beberapa kekurangan-kekurangan yang belum terselesaikan, seperti pemugaran beberapa objek wisata Salib Kasih di Kecamatan Siatas Barita, dan lainnya.

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAPANULI UTARA PERIODE 2009 - 2014
Sejak berdirinya Kabupaten Tapanuli Utara hingga sekarang, ada 20 (dua puluh) orang Bupati yang telah silih berganti memimpin Tapanuli Utara dalam 22 (dua puluh dua)  periode, dimana masing-masing pemimpin memiliki program-program pembangunan yang baik (termasuk pemekaran-pemekaran dalam upaya percepatan pembangunan). Namun, wilayah-wilayah di Tapanuli Utara sekarang adalah wilayah yang ditetapkan semenjak tahun 2004, dan semenjak 2004 hingga sekarang, baru 2 (dua) orang Bupati yang memimpin Tapanuli Utara,  yaitu Torang Lumbantobing dan Nikson Nababan.
Setelah lepas dari beban berat yang diemban, (wilayah yang luas) maka perjalanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara juga sudah dapat dikatakan tidak ketinggalan dengan Kabupaten pecahannya dan bahkan lebih maju walaupun secara kasat mata tidak. Tapanuli Utara, harus kembali berjuang memperbaiki infrastruktur yang ada dengan dana yang tergolong minim. Pendapatan Asli Daerah untuk mendongkrak APBD belum bisa maksimal. Hal ini disebabkan karena wilayah yang berpisah dari Taput adalah daerah yang tergolong sebagai penyumbang PAD terbesar untuk APBD dibanding dengan daerah lainnya. Akibatnya, pembangunan pun harus diselesaikan secara bertahap.
Program-program yang diciptakan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara baru terasa menyentuh sampai ke pelosok pedalaman Tapanuli Utara terhitung sejak Tahun 2004. Dari sektor pemerintahan, Tapanuli Utara harus berusaha memenuhi kebutuhan personal yang jauh dari cukup, dimana akibat pemekaran-pemekaran tersebut, sebahagian putra-putra terbaik Tapanuli Utara yang selama ini aktif menjalankan roda pemerintahan juga ikut pindah tugas ke Kabupaten pemekaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga ikut dibenahi, termasuk gedung-gedungnya. Tercatat ada beberapa gedung baru SKPD yang direhab total dan sekarang berdiri megah, diantaranya adalah Gedung Bupati, Gedung Dinas Pertambangan, Gedung Dinas Kependudukan, dan lain-lain.
Dari sektor pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jalan-jalan, pasar siborongborong, pasar pagaran, pasar onan hasang, dan lain sebagainya juga turut dibenahi. Bangunan-bangunan yang dahulu hanya merupakan peninggalan pemerintahan terdahulu mulai dipugar, sekolah-sekolah mulai dibangun dan tidak sedikit yang direhab total. Listrik-listrik sudah menerangi rumah-rumah penduduk. Tercatat ada beberapa sekolah yang telah berdiri di era kepemimpinan Torang Lumbantobing, salah satunya adalah SMA Negeri 3 Tarutung, SMA yang dirancang dan diharapkan menjadi sekolah plus di Tapanuli Utara untuk tingkat lanjutan atas.
Sektor kesehatan juga telah cukup memadai, pembangunan sarana pelayanan kesehatan di beberapa daerah sudah dibangun, seperti di Desa Robean Kecamatan Purbatua. Renovasi dan pembangunan gedung-gedung baru di Rumah Sakit Umum Tarutung juga telah cukup signifikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang kian hari kian meningkat.
Dari sektor  industri juga tidak ketinggalan. Promosi-promosi produk Home Industry (industry rumahan), seperti kacang sihobuk, tenun ulos, dan lain sebagainya semakin gencar, dibuktikan dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan dan Seni Daerah, dan beberapa lembaga kemasyarakatan lainnya. Berdirinya beberapa perusahaan golongan kecil  menengah hingga besar juga tentunya ikut mendongkrak pendapatan asli daerah. Tercatat, Sarulla Operation Limited yang berlokasi di wilayah Tapanuli Utara adalah salah satu perusahaan listrik terbesar di dunia, hanya saja perusahaan tersebut masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan akan mulai beroperasi pada tahap pertama di Tahun 2016 mendatang. Dan sekarang banyak tim survey turun ke Tapanuli Utara untuk meninjau bahan galian seperti emas di Pahae Julu, feldspar di Pangaribuan, dan lain sebagainya
Tahun 2014, Kabupaten Tapanuli Utara masuk nominasi nomor urut 8 (delapan) terbesar penerima Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat se Provinsi Sumatera Utara dan nomor urut 1 (satu) terbesar dari seluruh bekas wilayah Karesidenan Tapanuli yang kini telah terbagi menjadi 18 (delapan belas) kabupaten/kota (Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014).

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN TAPANULI UTARA PERIODE 20014 - 2019         
Dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 16 April 2014, Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir langsung melakukan konsolidasi, transformasi dan reformasi jalannya roda pemerintahan, “Saat ini masyarakat kita sudah cerdas dan akan senantiasa membaca berbagai gerak dan langkah kita dalam melayani mereka,sehingga sudah saatnya kita bekerjasama memperbaiki dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan transparan  artinya bahwa Filosofi Good and Clear Goverment harus dapat kita implementasikan secepatnya”, ujar Nikson dalam rapat konsolidasi seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara 5 (lima) hari setelah dia dilantik (21/6/2014).
Telah banyak gebrakan dan perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Tapanuli Utara yang di nahkodai oleh Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir meski masih baru hampir menjalani usia 2 (dua) tahun.
Diawal pertama pemerintahannya, Nikson membenahi struktur birokrasi pemerintahannya termasuk menata ulang kembali jabatan dan kedudukan para aparatur sipil negara agar sesuai dengan prinsip manajemen The Right Man On The Right Place. Lebih lagi dalam penempatan aparatur, Nikson lebih memilih mengutamakan keharmonisan keluarga para aparatur sipil Negara dengan alasan bahwa keharmonisan keluarga turut memacu semangat para aparatur untuk kembali bekerja mengabdikan diri demi kejayaan Tapanuli Utara.
Gebrakan selanjutnya yang dilakukan Nikson adalah bidang keolahragaan. Nikson telah meningkatkan status Bagian Olahraga Setdakab Taput menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga dan memberikan pagu anggaran lebih banyak dari sebelumnya. Banyak prestasi-prestasi yang telah diukir oleh para atlet Tapanuli Utara hingga ke kancah Internasional berkat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, seperti tinju, karateka, atletik, dan lain sebagainya.
Begitu juga dibidang kesehatan, Nikson juga tetap konsisten mewujudkan visi dan misinya menjadikan seluruh masyarakat Tapanuli Utara bebas berobat kesemua fasilitas kesehatan pemerintah. Hampir seluruh masyarakat Tapanuli Utara terutama masyarakat golongan tidak mampu didata dan didaftarkan untuk memperoleh bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah melalui PBI-JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasioal dan pemerintah daerah melalui Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Tenaga-tenaga kesehatan dan dokter ahli direkrut melalui Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan yang petugas honorer diberikan tambahan penghasilan. Nikson juga telah menyiapkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki dan menambah fasilitas di Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung. Hanya saja, niat itu terbentur dengan ketersediaan lahan sehingga uang tersebut untuk sementara tertahan. 
Dibidang pertanian, Nikson juga memberikan bantuan bibit, sarana, dana, kepada masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Bantuan bibit ternak, bibit ikan, alat-alat pertanian seperti mesin pengolah kompos, hand traktor, dan lain sebagainya. Dan bahkan, seluruh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan telah dilengkapi dengan sepeda motor keluaran terbaru demi meningkatkan pelayanan hingga ke pelosok wilayah Tapanuli Utara. Dan untuk meningkatkan hasil pertanian, Nikson juga membentuk dan membenahi Perusahaan Daerah (Perusda) Pertanian. Namun program Nikson untuk memberikan pupuk dibayar panen terkendala oleh teknis, dimana sangat sedikit dan bahkan tidak satupun pihak ketiga yang bersedia mendukung program tersebut. “Saya tidak lupa itu, tetapi sampai sekarang saya masih belum menemukan mitra yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi, mohon bersabar dan harap maklum”, ujarnya disuatu waktu.
Dalam menempuh cita-citanya untuk menjadikan Tapanuli Utara Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), Nikson sadar tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, dan karena itu dalam berbagai kesempatan Nikson melakukan sinergi dengan berbagai stake holder terkait, mensosialisasikan sendiri secara langsung Visi dan Misi yang telah ditentukannya untuk menjadikan Tapanuli Utara sejahtera. Tercatat beberapa kali Nikson langsung terjun mensosialisasikan program kerjanya dan mengajak masyarakat mendukungnya, termasuk pada pertemuan-pertemuan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), penataran-penataran guru dan kepala sekolah, dan pertemuan-pertemuan penting lainnya.
Dibidang  pendidikan, Nikson memiliki mimpi yang besar. Mimpi besar itu disebabkan karena beliau adalah anak seorang guru. “Saya cinta Tapanuli Utara, oleh karena itu saya bertekad untuk menjadikan Tapanuli Utara ini menjadi lumbung Sumber Daya Manusia”, ujarnya penuh semangat. “Oleh karena itu, saya berharap bapak ibu semuanya komit untuk melaksanakannya, jika tidak maka jabatan bapak ibu akan kami evaluasi”, terang Nikson dihadapan ratusan kepala sekolah yang sedang mengikuti Diklat Keprofesionalan Berkelanjutan di Aula SMA HKBP 2 Tarutung beberapa waktu lalu. mengatakan bahwa Visi dan Misi Pemkab Tapanuli Utara tidak akan pernah bisa tercapai jika semua stake holder yang ada tidak bisa bersinergi. karena letak visi dan misinya sesunggh Walaupun demikian, banyak program-program yang telah ada belum mencapai titik maksimal yang diharapkan, dan bahkan masih banyak juga yang belum terselesaikan. Kedepan, tentunya kita mengharapkan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara masih terus dilanjutkan dan terus ditingkatkan seraya tetap melakukan perbaikan-perbaikan di segala kekurangan yang ada. Masih banyak lagi tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang harus dilakukan dalam mewujudkan Tapanuli Utara Sejahtera. Beban yang harus dipikul oleh Bupati Tapanuli Utara selanjutnya masih sangat berat. Mulai dari Bidang Pendidikan yang masih jauh dari sempurna, mental-mental para abdi masyarakat yang masih belum maksimal, terbukti dengan banyaknya kutipan-kutipan liar dengan dalih uang lelah, biaya sertifikasi guru yang tidak tepat sasaran, sektor kesehatan yang masih belum sempurna akibat Penerima Bantuan Iuran BPJS yang tidak sesuai peruntukannya karena data PPLS Tahun 2011 tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, Raskin yang tidak tepat sasaran, dana BOS yang disalah gunakan, pembalakan liar sehingga menyebabkan kegundulan hutan, maraknya angkutan umum yang memakai kenderaan pribadi, dan lain sebagainya.
            Harapan tersebut, tentu ingin kita wujudkan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kerjasama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers sangat dibutuhkan. Tidak terlepas juga kerjasama dari LSM dan masyarakat lainnya. Semoga Tapanuli Utara di era kepemimpinan Bupati yang baru semakin lebih baik. Terimakasih untuk Bapak Torang Lumbantobing, dan Selamat bertugas buat Bapak Nikson Mauliate.
 Tidak mudah mengakomodir semua kepentingan, pasti ada yang terluka disetiap kebijakan yang kita ambil, namun kita berharap bahwa semua itu bias mempercepat pembangunan di Tapanuli Utara

*) Penulis adalah Kepala Biro SKU Detak Nusantara Wilayah Tapanuli Utara merangkap wartawan di Tabloid Kepri Mandiri dan Surat Kabar Potensi News. Disamping menggeluti dunia jurnalistik, penulis juga aktif di dunia pendidikan serta aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan dan terdaftar menjadi sukarelawan Kementerian Sosial RI


Rabu, 14 Januari 2015

Tindak Tegas oknum PNS yang melakukan Teror di malam Natal


#Diadukan ke Polsek Adiankoting
#Warga meminta agar oknum tersebut segera ditindak dan dipindahkan

Sangat disayangkan, seorang Guru yang notabene PNS inisial SP, bertugas di SD Inpres 175747 - Banuaji II, Kec Adiankoting – Tapanuli Utara, tega melakukan pemukulan terhadap seorang orang tua yang sudah opung-opung  berinisial A. Panggabean gelar Opung Tuti (68 thn) hanya karena alasan mabuk alkohol (Tuak). 

Kejadian itu terjadi bertepatan pada malam Natal, 24 Des 2014, sekitar jam jam 19.20 wib; dimana pada waktu itu, Pelaku yang dalam kondisi mabuk berat melakukan keonaran dan teror ditengah jalan desa Bulugodang –Banuaji II, menantang warga berkelahi sehingga banyak para penduduk menutup pintu rumahnya dan pengguna jalan yang mau lewat memutar haluan.

Mendengar keributan itu, A. Panggabean keluar dari rumahnya untuk melihat dan bertanya “Ahai Lae” (Red: apa itu lae?) dan tanpa sebab pelaku langsung mendekati dan memukul bagian kepala dan dada korban serta menendang opung tersebut sampai terjerembab didepan rumah warga, J. Tobing.
Saat yanghampir bersamaan, J. Tobing keluar dari rumah dan menolong orangtua tersebut, namun Oknum PNS yang sudah terbiasa mabuk itu, juga mengajak dan menantang J Tobing untuk berkelahi.

Tindakan pelaku tidak berhenti sampai disitu karena sesaat setelah melakukan pemukulan, dirinya juga mendatangi gereja serta membuat keributan dengan cara bernyanyi di pintu masuk gereja, padahal saat itu sedang berlangsung Ibadah Natal yang dipimpin oleh Pastor Paroki Tarutung. Beruntung, anak pelaku langsung menyeretnya ayah mereka keluar gereja.
Atas kejadian itu, J. Tobing mengambil inisiatif menghubungi  Camat dan meminta agar dikirim pihak keamanan untuk menjemput pelaku. Dan ketika Polisi datang si Pelaku tidak lagi berada di TKP dan tidak diketahui kemana rimbanya.

Diadukan ke Polsek Adiankoting

Besoknya, 25 Desember 2014 anak korban pemukulan membuat pengaduan ke Polsek Adiankoting, dan oknum yang menerima pengaduan  di Polsek tersebut menyuruh korban untuk melakukan visum. Namun, pada tgl 26 Des, si Pelaku keonaran datang minta maaf kepada keluarga korban agar berkenan mencabut pengaduan.

Menurut A Panggabean, saksi korban_ permintaan maaf itu diterima karena beliau sudah kurang sehat sehingga kalau ada panggilan dari pihak Polisi, dirinya tidak bisa lagi hadir. “dang tahan be mudar hu lae”, katanya ketika dikonfirmasi kebenaran pengaduan tersebut.

Kepada warga yang dimintai pendapatnya, menyatakan bahwa perdamaian itu seharusnya tidak diterima supaya  Oknum guru tersebut dihukum untuk mendapat efek jera. Warga lain yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa oknum itu harus dipindahkan dari Banuaji II karena sudah terlalu sering melakukan keributan dan keonaran, telah mencor
eng profesi seorang pendidik serta meminta dinas pendidikan mengambil tindakan tegas dan segera. “ise sabar lae sai holan na mangasangi di hutatta on? Jei binsan so terjadi kekerasan, lot ma pinda i sian huta on”. Kata warga tersebut
(siapa bisa sabar kalau selalu mengancam di kampung ini? Jadi sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan, biarlah dia pindah dari kampung ini)

Dalam kesempatan lain, J. Tobing mengucapkan terimakasih kepada Ibu Johanna Hutapea, Camat Adiankoting, karena pada saat kejadian, laporan via sms segera direspon dan berkenan menyuruh pihak kepolisian (Kapolsek) untuk segera meluncur ke TKP. Sosok J. Tobing yang dikenal sebagai pegiat sosial dan Ketua Program Peduli Kasih Group MTU itu,  berharap agar Dinas terkait segera mengusut tuntas masalah tersebut.
 
Description your product.............

Rabu, 03 Desember 2014

Bupati Taput Serahkan Dana ADD secara Simbolis

Bupati Taput Serahkan Dana ADD secara Simbolis

Tarutung,
Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan serahkan Dana ADD secara simbolis kepada Kepala desa seluruh kecamatan. Alokasi Dana Desa (ADD) ini sudah mencapai 70 % pencairannya. Penyerahan secara sembolis dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yakni di Balai Data Kantor Bupati dan terjun langsung ke desa Lobu Sonak Kecamatan Pangaribuan, Sabtu (29/11).
             “Saya sangat mengharapkan kebersamaan diantara perangkat desa dan masyarakat dalam memanfaatkan dana ADD ini. Pemanfaatan ADD ini sebaiknya kesepakatan seluruh masyarakat desa dan merupakan hal yang paling mendesak dibutuhkan di desa terseut. Bagi desa yang sangat sulit mendapatkan air bersih, sebaiknya dana tersebut digunakan untuk pembuatan sumur bor. Desa yang belum memiliki penerangan listrik, sebaiknya untuk pengadaan genset. Tetapi kesemuanya pemanfaatan ADD ini diserahkan mutlak kepada desa. Sebaiknya keputusan pemanfaatan ini benar-benar hasil musyawarah sehingga tidak ada perpecahan,” ujar Bupati mengawali sambutannnya.
            Selanjutnya Bupati menyampaikan bahwa prioritas uttama pembangunan saat ini di Tapanuli Utara adalah pembangunan desa karena kunci semakin maju atau tidaknya sebuah kota terletak pada perkembangan dan kemajuan desa-desanya. Sebuah kota yang ditata dengan rapi dengan dana yang besar akan sia-sia apabila desanya terbengkalai dan terlupakan karena perkembangan ekonomi mikro akan sangat dipengaruhi maju tidaknya desa-desa yang ada ke daerah tersebut. Kemajuan desa nantinya akan bermuara kepada perkembangan kota sehingga kabupaten tersebut secara keseluruhan akan mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan. “Jangan pernah mengabaikan desa apabila ingin membangun sebuh kabupaten,” ujar Bupati Taput menambahkan.
            Perhatian Bupati Tapanuli Utara akan pembangunan desa diwujudkan dalam kunjungannya ke Desa Lobu Sonak yang sangat terpencil dan medannya sangat sulit ditempuh di Kecamatan Pangaribuan. Dalam kesempatan ini, Bupati Taput juga menyerahkan ADD secara simbolis kepada para kepala desa sekaligus menyerahkan bibit kemenyan yang disumbangkan perantau desa tersebut.
            “Alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara telah terealisasi sebesar 70 % dan telah dan segera dimanfaatkan untuk kepentingan desa yang paling mendesak,” ujar Bupati Taput mengakhiri.
        Menyikapi hal tersebut, Koordinator FK-TKSK Taput/Ketua LK3 Taput, Chompey Sibarani mengatakan, agar pihak Pemkab segera mengalokasikan waktu dan dana untuk mengadakan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi manajemen desa, dan bila perlu diadakan pemilihan kepala desa berprestasi untuk diberangkatkan studi banding ke desa unggulan yang berada diluar propinsi agar para Kepala Desa/Lurah semakin semangat lagi dalam mengabdikan diri kepada masyarakat 
            Turut dalam pertemuan tersebut, Sekdakab Taput Edward Tampubolon, SE, Asisten I Drs. HP. Marpaung, Kadis Bappemas Binhot Aritonang, S.Sos (hms)

Selasa, 02 Desember 2014

Guru; Pahlawan Tanpa Buku

“Guru: Pahlawan Tanpa Buku”

Oleh: Jekson L. Tobing, SE (*)

=================
Kemarin, tgl 25 Nov 2014 diperingati sebagai “Hari Guru” maka tak ayal di seluruh Indonesia para guru memperingatinya. Dan di Tapanuli Utara, peringatan hari guru tersebut dilaksanakan pada  Jumat, 28 Nov ’14, bertempat Di Sopo Partungkoan, yang dihadiri oleh 2 orang utusan dari setiap sekolah yang ada di Taput. Praktis, Sopo atau Gedung Partungkoan tersebut dijejali oleh ratusan bahkan ribuan orang Guru lengkap dengan pakayan kebesaran, Dinas Korprinya.

Bagi para Guru pengguna Media Sosial seperti FB, Twitter dll_ sudah barang tentu mereka mengabadikan momentum tersebut dalam berbagai fhoto bahkan vidio, yg menampilkan keceriaan bersama murid dan atau sesama guru disekolahnya masing-masing; sehingga moment tersebut menjadi bahan status atau postingan di Wallnya masing-masing bersamaan dengan ucapan Selamat Hari guru.

Yang terlupa dari para benak guru, barangkali adalah minimnya postingan atau penjelasan mengapa Tanggal tersebut ditetapkan atau diperingati sebagai Hari Guru dan apa makna dari momentum tersebut bagi mereka. Apakah semua Guru di Taput telah memahami  makna dan tujuan peringatan itu dan mengetahui latarbelakang sejarah penetapan tanggal tersebut sebagai  hari peringatan?

Guru, yang selama ini diberi label “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, hemat Penulis sudah tidak relevan lagi pada saat ini, mengingat program pemerintah yang telah berupaya memberikan penghargaan terbaik kepad guru, dalam berbagai bentuk dan cara demi memperhitungkan balas Jasa Guru, baik dlm bentuk Sertifikasi Guru, Beasiswa atau dlm bentuk lain. Label yg desematkan kepada Guru, “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” konotasinya tidak mencerminkan penghargaan (reward) terhadap profesi Guru.  Selain tidak lagi etis, sebutan tersebut sesungguhnya sudah bertentangan dengan bentuk balas jasa yang telah direalisasikan kepada guru. Oleh karena itulah dan bersamaan dgn peringatan “Hari Guru”, Penulis tertarik membahas beberapa contoh Kasus yg menyangkut profesi Guru (tenaga Pendidik), khususnya di Kab. Tapanuli Utara dan menyajikannya kepada para pembaca, bukan dengan judul: Guru “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” akan tetapi dgn Judul: “Guru: Pahlawan Tanpa Buku”.
==================================
Mengawali pembahasan dlm tulisan ini, Penulis sengaja mengutip cerita dari kisah nyata dibalik peristiwa pengeboman kota Nagasaki & Hirosima, pada thn 1945 di Negara Jepang; yg menurut Penulis sangat relevan dengan pembahasan menyangkut Guru.

Konon, tidak lama setelah pengeboman itu Kaisar Jepang bukannya bertanya seberapa banyak tentara yang tewas atau yang masih hidup; berapa taksiran kerugian nilai harta benda yg  hancur atau berapa lagi persediaan persenjataan yang tersisa. Tidak!
Kepada para pembantunya, sang Kaisar terlebih dahulu bertanya: “Berapa sisa Guru yang masih hidup??”
======
Seperti kita ketahui Jepang adalah negara kecil baik dari segi wilayah dan jumlah penduduk jika dibandingkan dgn Negara kita, Indonesia. Bahkan jika ditinjau dari segi sumber daya alam, Negara Jepang tidak ada apa-apanya dibanding dengan Indonesia. Pun dari histori sebuah negara, sdh jelas bahwa pada thn 1945 itu Jepang baru saja mengalami kehancuran sementara Indonesia baru saja bangkit dan merayakan Kemerdekaan; itu artinya bahwa sesungguhnya negara kita sebenarnya lbh dulu ‘landing’ dalam membangun bangsanya dari pada Jepang.

Tetapi mengapa sampai saat ini negara Jepang lebih maju? Lebih terdepan dalam penguasaan tehnologi & informasi dan Kemajuan diberbagai bidang? Apakah, karena Negara itu memberikan perhatian yang besar terhadap profesi Guru/Dosen atau tenaga pendidiknya??

BUDAYA MALU SEBAGAI STUDI KASUS
Di Jepang, kita mengetahui adanya suatu budaya yang disebut “HARAKIRI”; sebuah budaya dimana jika seseorang gagal melakukan tugas dan pengabdiannya, atau terbukti melakukan kesalahan yg merugikan banyak orang; mereka akan bunuh diri karena merasa malu.

Di Indonesia, para Pejabat publik yg terindikasi KKN bahkan sudah dalam kategori tersangka justru sibuk melakukan konfrensi pers, membuat statement dan teori pembenaran; ‘mencari kambing hitam’, dll. Yang lebih parah, malah berani bersumpah utk di gantung di Monas, atau bernazar jalan kaki jika dia terbukti bersalah. Bahhh...

Di Tapanuli utara, ada seorang Guru mantan Kepsek SMP Siatas Barita, sekarang Pengawas di Dinas Pendidikan, oknum guru ini sungguh tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak memiliki budaya malu. Ketika menjabat Kepsek dua tahun yg lalu pernah memesan buku LKS  dari seorang suplier Buku taoi sampai sekarang Oknum tsbt belum melunasi uang buku tsbt, janji tinggal janji tapi utang tidak dibayar. Bahkan setelah tidak menjabat, mantan Kepsek tsbt melempar tanggungjawab pembayaran utangnya kepada Kepsek penggantinya, dgn alasan bahwa buku tersebut adalah utang sekolah. Meski sdh membuat kesepakatan dengan Kepsek pengganti, dgn cara membagi tiga Nilai  buku yang menjadi persoalan tersebut, tapi sekali lagi kesepakatan itupun tetap diingkari.
Sudah diadakan pendekatan kekeluargaan berhubung guru tsbt satu marga dgn pihak penerbit dan  dgn terpaksa melibatkan suaminya yg nota bene mantan pejabat di Pemkab Taput; tapi sekali lagi_ guru tsbt memang tidak tau malu, dimana saat terakhir bertemu dengan penyalur buku di Kantor Dinas Pendidikan Taput, oknum Guru ini dengan muka tembok, malah membawa Suplier ke ruangan Satker Bos, yang tidak ada hubungannya dengan utang piutang tersebut.

Lain pula tingkah seorang guru di SMA Sarulla – Pahae, yang “tidak pintar berbohong dan menipu”, karena ketika Suplier Buku menagih tagihannya, Guru Agama ini menjawab sudah mentransfer tapi ketika Suplier meminta bukti transfernya, guru tsbt linglung atau‘mogap’ dan macam alasan dikemukakannya. Dan Suplier menunjukkan print out rekening utk membuktikan kebohongannya.   

Seorang lagi, guru perempuan di SMAN 3 Plus Taput (NB). Oknum guru ini mungkin lebih bobrok lagi mental dan moralnya; karena setelah jadi CPNS (waktu itu belum PNS), wanita ini sdh merasa dirinya mahluk paling hebat, paling top, congkak dan arogan, sampai tidak lagi mengindahkan ajaran Adat istiadat, Agama bahkan mengingkari ikatan perkawinannya dan suaminya karena oknum tsbt terang-terangan meminta cerai dgn alasan yg tidak jelas.
Penulis yakin, bahwa masih banyak kasus atau tindakan oknum guru yg belum terekspos khususnya yang menyangkut perilaku atau sikap yang  tidak terpuji  dari seorang guru. Demikian pula dengan Guru yang baik, mereka belum dilirik dikarenakan oleh banyak faktor.

Menyoal penetapan dan pengangkatan Kepsek di beberapa SMK di Taput, seperti Pangaribuan, Muara, Pagaran dll_ dinilai banyak kalangan pemerhati pendidikan sebagai tindakan yang tidak mencerminkan Visi dan Misi Perubahan sebagaimana didengung-dengungkan pada masa kampanye. Faktanya, beberapa Kepsek di SMK di Taput diangkat dari guru SMP atau SMA yang notabene tidak memiliki track record maupun back ground sesuai dgn bidang keahlian atau jabatan yg diembannya.

‘Jauh panggang dari api” alias ‘marambalangan’. Kata Anton  M Purba,  Sahabat Penulis, yang juga pemerhati pendidikan di Taput. Menurut beliau: jika penetapan Kepsek di Taput tidak mengacu pada prinsip ‘the right man, the right place’, maka hampir bisa dipastikan standart mutu dan tingkat kelulusan siswa di Taput, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No  54 Thn 2013 Ttg Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, secara umum akan menghasilkan generasi yg tidak becus di Taput.
Lebih jauh, pria yang berdomsili di Jakarta ini menjelaskan: Jika merujuk pada  Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, tentang syarat-syarat penetapan Kepsek, sesungguhnya pengangkatan personil yg mengepalai guru-guru di SMK Taput tsbt  sudah melanggar aturan dan cacat hukum. Pengangkatan pejabat sekolah yg baru dilantik itu, juga telah mengangkangi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 32 thn 2013, point a (pengganti Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005) tentang perubahan Kurikulum 2013 (K13).

Dari beberapa kasus perilaku dan kondisi seputar Guru dan Pejabat di lingkungan pendidikan seperti dikemukakan diatas, timbul pertanyaan: “Masih layakkah kita berharap adanya produk pendidikan yang bermutu dan ber ahklak dari Taput??”

Seorang Guru, hemat Penulis adalah pribadi yang sangat menentukan bagi masa depan seorang siswa bahkan kelak, dikemudian hari akan menentukan nasib sebuah Bangsa, sebagaimana Jepang telah membuktikannya. Melalui Guru, para anak didik akan belajar tentang banyak hal dalam kehidupannya; bukan saja menyangkut pelajaran tulis menulis atau membaca (sejak duduk di kls satu), bukan pula cuma tentang hitungan (Matematika, Kimia, Fisika dsb), tidak juga sebatas belajar bertutur kata (Bhs Indonesia, bhs Inggris, bhs daerah dll). Tetapi juga belajar tentang Sejarah, Budaya, Budi Pekerti dan Moral (Agama, Pancasila, PMP). Melalui didikan seorang guru (selain pengajaran di lingkungan keluarga) karakter anak didik akan terpola dan terbentuk dari guru yg mendidiknya. Fungsi dan peran Guru (Dosen dan tenaga pendidik lain) bukan pula semata-mata utk menghasilkan orang pintar dgn nilai raport atau Indeks Prestasi yg tinggi, tetapi harus mampu melahirkan siswa yg cerdas sekaligus memiliki moral yg baik.

Reward & Punishment sebagai Solusi
Tentu saja, tidak semua Guru di Taput memiliki akhlak atau moral yang bobrok. Masih banyak Guru yang karkter dan perangainya baik dan miliki keahlian dibidangnya; memiliki etos kerja dan integritas sbg Guru yg layak diandalkan. Kepada mereka-mereka ini, sangat layak diberikan ‘reward’ atau penghargaan yg  tinggi, kesempatan mengikuti pelatihan, meningkatkan ilmu bahkan memberi jabatan sesuai back-ground dan kepangkatannya. Kepada para Guru yg kita sebut pahlawan pendikan,  sangat tidak etis jika tidak memberi tanda jasa dan mereka tidak layak disebut “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Namun sebaliknya, kepada oknum Guru dgn perilaku sebagaimana diterangkan diatas juga harus diberi punishment, teguran dan pembinaan. Jika tdk dapat dibina, maka harus dibinasakan dari bumi Pendidikan Taput. Tindakan utk personil semacam itu perlu dilakukan sebagai efek jera bagi guru yg lainnya.
Kembali pada judul tulisan diatas: “Guru; Pahlawan Tanpa Buku”, Penulis tidak bermaksud menyindir apalagi menyalahkan kebijakan yang telah ditetpkan oleh Pemerintah khususnya Pemda Taput yg melarang pembelian buku di sekolah, dimana oleh aturan tersebut, banyak Guru yg berkeluh kesah atas ketidak-tersediaan bahan mengajar (Buku) bagi mereka.

Penulis ingin menitikberatkan, bahwa Guru yang bermental bobrok harus diberi tindakan tegas (punishment) dan sebaliknya, guru dengan karakter baik harus diberikan penghargaan (reward) bahkan harus diberi posisi jabatan yang sesui dengan talenta, keahlian dan kepangkatannnya. Para guru, dalam menyajikan materi, seyogianya telah paham dan benar-benar menguasai tugas sesuai mata-pelajarannya masing-masing. Mereka harus bisa tampil dan terampil mengajar tanpa melihat buku, baik di kelas maupun diluar kelas. Sehingga, Guru yang demikian sangat layak kita sebut sbg; GURU, PAHLAWAN TANPA BUKU”.

Salam Pendidikan

==============
Penulis: 
Wiraswasta, Pemerhati Pendidikan, Pegiat Sosial, Penulis diberbagai Media (Kabiro & Wartawan di Media Potensi News), Wakil Kepala Devisi & Humas pada Badan Pekerja Nasional Indonesian Corruption Investigation - Taput (BPN - ICI), Ketua Pelaksana Program Peduli Kasih yang digalang oleh Facebooker MTU

Senin, 01 Desember 2014

JADWAL UJIAN CPNS Pemkab TAPUT